Kamu yg wong cilik, rakyat jelata, stop dulu berdebat. Bacalah tulisan ini sejenak & mari berfikir waras. Badan Pusat Statistik mencatat pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,12 persen per September 2017 menjadi 9,66 persen per September 2018. Meskipun turun, prosentase itu menunjukan jumlah penduduk miskin di negara kita masih 25,67 juta. Penduduk miskin dalam indikator BPS, adalah mereka yg rata-rata pengeluarannya sekitar 400 ribuan per bulan. Artinya, jika dalam satu keluarga, terdiri dari 4 anggota, maka pendapatan di bawah Rp 1,6 juta per bulan masih miskin. Coba bandingkan dgn gaji & tunjangan pejabat. 

Satu contoh seperti gaji pokok hakim yg disebut Prabowo dalam debat perdana Capres-Cawapres masih rendah sehingga wajib diganda. Berdasarkan PP No 94/2012 untuk hakim pemula saja, setara PNS golongan IIIA & tunjangannya Rp 8,5 juta. Hakim pemula pada bulan pertama bisa mengantongi sampai Rp 12 jutaan. Itu baru hakim pemula. Sejalan dgn masa kerjanya, gaji akan terus naik. Demikian pula para pejabat negara lainnya. Semua tau hidupnya sejahterah tingkat dewa. Rupanya, Prabowo tidak melihat itu sebagai cukup. Bahkan tanpa malu, di tengah banyaknya rakyat yg susah, malah ingin memperkaya hidup pejabat yg sudah bergelimang harta. Katanya, agar pejabat tidak korupsi. What? 

Sangat disayangkan sikap Prabowo sebagai calon pemimpin negara yg diklaim hasil ijtihad ulama itu tidak mengintip korupsi dikalangan pejabat sebagai masalah yg telah berusia tua & bermuara dari kebobrokan mental karena jauh dari spiriti keilahian. Apakah inilah pemimpin yg kita inginkan? Ayo wong cilik, tegaskan sikapmu untuk menjawab tidak!. Para pejabat negara hadir & digaji negara untuk melaksanakan pembangunan yg esensinya antara lain mengentaskan kemiskinan, bukan membuat yg kaya semakin kaya dgn cara yg tidak sesuai norma. #Selamat_tidur_Indonesia