Ekonomi-politik pada masa sekarang sudah menjadi topik mendasar di dalam hubungan internasional, era di mana liberalisasi ekonomi terjadi hampir di tiap negara dan interdenpendensi (kondisi negara menjadi sejajar dan saling berketergantungan satu sama lain) yang semakin menguat, orientasi kebijakan luar negeri tidak lagi pada permasalahan Power (kekuasaan) yang melekat kepada politik saja, tetapi juga kepada orientasi Welfare (kesejahteraan), sebagai contoh sederhana; bentuknya bisa berupa bagaimana politik (negara/pemerintahan) mempengaruhi aktivitas pasar (ekonomi) dan juga sebaliknya bagaimana mekanisme negara (politik) dipengaruhi oleh unsur-unsur ekonomi (pasar), dalam sudut pandang realisme (struggle for power) bagaimana sumber-sumber ekonomi memberi kekuatan pada negara dan sebaliknya bagaimana faktor negara/politik digunakan untuk meraih kekuatan/sumber-sumber ekonomi[6].

Dalam perkembangannya, perdebatan ekonomi-politik pun telah bergeser dari yang sebelumnya masih berkisar pada ideologi (merkantilisme, liberalisme dan marxisme)[7], sekarang lebih kepada metodologi dan rasionalitas, Robert Gilpin berpendapat bahwa mengapa ideologi di dalam ekonomi-politik harus ditolak, karena area pembuktian ketiga aliran tadi tidak bisa dibuktikan dengan argumen yang logis dan uji coba empiris[8].

Bertolak belakang dengan pendekatan realisme yang menganggap ekonomi-politik hanya sebatas untuk memperluas hegemoni[9], tetapi dalam pandangan Grieco permasalahan disparitas kapabilitas dalam kekuatan yang selama ini menjadi penyebab timbulnya konflik atau perang bisa dihindari dengan kerjasama dan menciptakan institusi yang menengahi, dalam pandangannya hubungan kerjasama sangat dibutuhkan dalam distribusi kekuasaan dan memperkuat basis institusi untuk mencegah kondisi yang rentan persaingan/perlombaan dan konflik[10], dalam analisis proses pengambilan kebijakan ekonomi-politik, penulis akan membagi menjadi tiga berdasarkan landasan teori dan konsep sebagai berikut:

a) Institutionalist

Pendekatan yang mengutamakan peran aktor dengan menggunakan institusi untuk mencapai kepentingannya, pendekatan ekonomi-politik ini selalu berusaha menjaga bentuk institusi baik secara kawasan maupun global agar selalu tercipta kerja sama antar aktor dan Institusi yang terlibat.

b) Political Economist

Para pelaku pendekatan ini biasa disebut dengan Political Economist, orientasinya cenderung tidak terlalu terpusat dengan teori, ideologi atau paradigma. Melainkan sangat terkait dengan grup-grup kepentingan di dalam negeri, orientasi kepentingan domestik merupakan prioritas utama di dalam interaksi ekonomi-politiknya dengan aktor lain, alat utama bagi pendekatan ini adalah Rational Choice yang berdasarkan para pengambil kebijakan di dalam negeri.

c) Neo-Gramscian 

Pendekatan ini sangat bercorak Realisme, menurut paradigma ini ekonomi-politik adalah struktur yang digunakan untuk mencapai kepentingan tiap-tiap aktor dalam menjaga dominasi dan hegemoninya di struktur kekuasaan.

Kompetisi untuk meraih kekuasaan (Stuggle for Power) merupakan orientasi utama bagi pendekatan ini, para aktor berlaku bebas (Anarchonistic) dan mementingkan kepentingan dalam kebijakannya sehingga menciptakan kompetisi dalam menanamkan dominasi dan hegemoninya antara aktor-aktor.

Menurut neo-gramscian, ekonomi adalah sebuah struktur yang melingkupi pengetahuan, ide-ide dan institusi-institusi yang merefleksikan kepentingan utama aktor-aktor yang berkompetisi didalamnya. Ini terkait dengan struktur sistem itu sendiri sebagai bentuk vital dalam memahami identitas-identitas dan preferensi-preferensi setiap aktor, kunci utamanya adalah kompetisi, yang mana dibatasi oleh kebutuhan-kebutuhan aktor kuat untuk memperoleh pengakuan dari aktor lemah, agar selalu aktor-aktor lemah tadi selalu bergantung (Dependent[11]) baik secara ekonomi maupun politik.

Muhammad Dudi Hari Saputra, MA. 

(Tenaga Ahli Staf Khusus Kementerian Perindustrian Republik Indonesia)